44. Bank Tabungan Negara (BTN) 5 5. Bank Syariah Indonesia (BSI) 1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hingga saat ini PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BBRI) masih menjadi salah satu bank di Indonesia dengan nilai aset terbesar. Tercatat, bank BUMN ini memiliki aset sebesar Rp1.411,05 triliun. Foto Awet Abadi Komisaris Utama PT BPR Eka Bumi Artha. Dok. Jakarta, CNBC Indonesia - Ditengah kehebohan banyak bank konvensional kesulitan untuk memenuhi modal inti Rp 3 triliun, ternyata ada Bank Perkreditan Rakyat BPR yang asetnya tergolong jumbo, dan bahkan jauh diatas Eka Bumi Artha Bank Eka salah satunya dan kini tercatat sebagai BPR dengan jumlah aset terbesar di Indonesia. Bank Eka yang berlokasi di Kota Bumi, Lampung memiliki total aset sebesar Rp 9,22 triliun, dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp 4,54 triliun dan himpunan dana pihak ketiga DPK senilai Rp 7,91 Bank Eka merupakan sebuah Bank Pasar Kosgoro yang didirikan pada tahun 1967 dan belum berbadan hukum karena ketentuan yang mengatur tentang usaha Bank Pasar pada waktu itu belum ada. Sejalan dengan telah diundangkannya Undang-undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, maka pada tanggal 6 Agustus 1970 Menteri Keuangan mengirim surat pada Direksi Bank Indonesia Nomor tentang Pendirian Bank-bank desa dan Bank-bank berkaitan dengan surat tersebut, dikeluarkan pula Surat Edaran kepada seluruh lembaga perbankan yang telah ada yang intinya bahwa pendirian bank desa maupun bank pasar terlebih dulu harus memperoleh izin dari Menteri pada tanggal 21 Januari 1971 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/829/UPPB/PpB yang berisi pedoman-pedoman sementara mengenai usaha Bank surat kedua dari kedua pejabat otoritas moneter tersebut,para pendiri Bank Pasar Kosgoro sepakat untuk melanjutkan usaha bank pasar yang sesuai dengan ketentuan pemerintah yang mengatur bank pasar tersebut. Para pendiri sepakat untuk mengubah Bank Pasar Kosgoro menjadi bank yang sesuai dengan aturan tersebut dengan nama Bank hari Senin tanggal 28 Agustus 1972, Awet Abadi dan Anwar Jacub, bersama-sama bertindak sebagai kuasa dari Sukemi, Soekarno Gondoatmodjo, Bedjo Setiadarma, Raden Supena, Raden Sabikoen dan Raden Soedarsono yang merupakan pendiri dan pemilik Bank Eka bersepakat untuk mendirikan perseroan dengan nama 'PT Bank Pasar Eka Karya', berkedudukan di Metro, saat pendirian tersebut, modal dasar perseroan adalah sebesar Rp. tiga juta rupiah, yang terdiri dari 200 saham utama senilai Rp atau sebesar Rp dan 100 saham biasa Rp atau sebesar Rp jumlah tersebut, modal yang ditempatkan pada saat pendirian adalah sebanyak 60 saham utama yaitu masing masing 10 atas nama Awet Abadi, Anwar Jacub, Sukemi, dan Soekarno Gondoatmodjo, dan masing masing 5 saham utama atas nama Bedjo Setiadarma, Raden Supena, Raden Sabikoen dan Raden Sudarsono. Sehingga modal ditempatkan seluruhnya sebesar Rp dan telah disetorkan tunai sebanyak 10% atau Rp beberapa pendiri tersebut, bisa dibilang nama Awet Abadi yang paling dikenal. Dirinya dulu merupakan pimpinan organisasi petani, pimpinan organisasi masyarakat kecil, kemudian pimpinan organisasi para pengusaha di Kamar Dagang dan Industri KADIN, dan bergerak dalam bidang pendidikan serta juga yang membentuk Sekretariat Bersama Sekber Golkar pertama tahun 1967 di Metro dahulu Lampung Tengah. Melalui jalur itu dia duduk di kursi DPR Gotong Royong tahun 1970. Selama tiga periode berturut-turut dia menjadi anggota DPRD dan pernah menjadi ketua tingkat nasional, Awet pernah menjadi anggota MPR tahun 1982 untuk satu periode dan menjabat ketua umum DPP Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Perbarindo. Di bidang olahraga dirinya juga pernah menjadi ketua harian Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI dan kini menjadi Dewan Penasehat KONI Metro serta menjabat Komisaris Utama Bank Eka. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Siap-siap BPR Ganti Nama, Begini Penjelasan Sri Mulyani! ayh/ayh NERACA Jakarta - Tras N Co Indonesia bekerjasama dengan media Indonesia BPR Brand Award 2021. Penghargaan tersebut merupakan sebuah apresiasi terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dinilai telah berhasil dalam membangun brand dan memiliki kinerja yang unggul di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mendorong konsolidasi pada industri perbankan terutama di Bank Perkreditan Rakyat BPR, Bank Pembangunan Daerah BPD dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah BPRS sebagai upaya mendorong penguatan modal. Meskipun tenggat waktu untuk memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun masih sampai akhir tahun 2024 nantiKetua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Perbarindo, Tedy Alamsyah mengungkapkan BPR Modern Express telah berhasil merger dengan sejumlah BPR di Indonesia bagian timur. Tedy menyebut hanya satu BPR yang berkantor pusat di Kota Ambon, sementara kantor BPR lainnya sudah menjadi kantor menilai bahwa konsolidasi ini tentunya merupakan hal yang baik. Ia mengatakan konsolidasi merupakan upaya BPR - BPRS untuk memperkuat dan meningkatkan daya saingannya. "Dinamika bisnis dan perkembangan teknologi perbankan yang semakin masif memang mendorong kita bersama untuk lebih agile, kolaboratif dan adaptif dalam merespon dinamika tersebut, tentu dengan landasan permodalan yang sehat," ujar Tedy, yang juga merupakan Direktur Utama BPR Danagung Bakti, saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin 5/6/2023.Sebelumnya pada Januari lalu, diberitakan ada 10 BPR di wilayah Indonesia Timur yang hendak merger. Yakni, PT BPR Modern Express, PT BPR Irian Sentosa, PT BPR Palu Lokadana Utama, PT BPR Modern Express Jateng, PT BPR Modern Express NTT, PT BPR Modern Express Sultra, PT BPR Modern Express Sulawesi Selatan, PT BPR Modern Express Papua Barat, PT BPR Modern Express Maluku Utara, dan PT BPR Modern Express Sulut. Kesepuluh BPR tersebut tersebar di 10 provinsi yang PT Modern Multiartha MMA yang akan menjadi pengendali kesepuluh BPR yang 'dilebur' itu. MMA, sebuah perusahaan nasional dalam bidang usaha Holding Investment yang berdiri pada tahun 1997. Fokus investasi MMA adalah financial services solution pelayanan solusi finansial, khususnya di industri perbankan dan solusi teknologi perbankan. Founder MMA adalah Bob Sugiarto, Sonny Waplau, dan Robinson Sanjaya. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Tegas! OJK Perintahkan Likuidasi Bagi BPR yang Sulit Ekspansi Zefanya Aprilia/ayh WARTAPARAHYANGANCOM BANDUNG - PT BPR Kertaraharja Kabupaten Bandung menjadi bank milik daerah yang melejit ke jajaran top 250 BPR terbaik di Indonesia. Predikat tersebut diperoleh menyusul diterimanya penghargaan Indonesia BPR Brand Award (IBBA) 2021. Direktur Utama PT. BPR Kerta Raharja H. Moch. Soleh Pios SE., Dalam perkembangannya dari waktu ke waktu, BPR Kerta Raharja dinilai JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan jumlah bank perkreditan rakyat BPR dan bank perkreditan rakyat syariah BPRS terus mengalami September 2021, jumlah BPR dan BPRS menurun menjadi dengan rincian BPR dan 165 BPRS tersebar di seluruh Indonesia. Adapun, BPR dan BPRS terbanyak berada di Pulau Jawa dan Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Heru Kristiyana mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, di mana BPR dan BPRS masih melakukan konsolidasi.“Jumlah BPR dan BPRS ini terus menunjukkan konsolidasi atau terus menurun, ini menandakan bahwa penguatan permodalan yang sudah kita dorong untuk terus meningkat, karena memang tantangannya semakin besar,” ujar Heru dalam Launching Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS 2021-2025, Selasa 30/11/2021. Heru melanjutkan, penurunan tersebut direspon oleh industri BPR untuk melakukan berbagai aksi korporasi, termasuk jumlah BPR dan BPRS di Indonesia terlihat dalam rentang 2015 hingga September 2021. Jumlah BPR mengalami penurunan sebesar 156 BPR sejak 2015, akibat merger atau konsolidasi. Pada 2016, terdapat BPR dan BPRS. Lalu, berkurang 13 menjadi pada 2017. Penurunan terus berlanjut pada 2018 menjadi BPR dan BPRS, lalu berkurang sebanyak 55 menjadi pada 2019. Sementara pada 2020 menurun sebanyak 40 BPR dan BPRS, yakni menjadi dengan aksi konsolidasi yang dilakukan, jumlah BPR dan BPRS digolongkan menjadi 3 kategori. Hingga September 201, BPRKU 3 dengan modal inti di atas Rp50 miliar tercatat memiliki sebanyak 71 BPRKU 2 dengan modal inti Rp15 miliar hingga Rp50 miliar sebanyak 272 BPR. Terakhir, BPRKU 3 dengan modal inti kurang dari Rp15 miliar sebanyak BPR. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini OJK bpr Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam FintechAlami mengakuisisi BPR dan berencana mengembangkan bank syariah berbasis digital. Startup ini mengungkapkan potensi pasar dan peta persaingan di tengah maraknya bank digital. Pegawai Mandiri Syariah (kanan), melayani nasabah di Branch Digital Mandiri Syariah, Thamrin, Jakarta, Jumat (13/12/2019). Startup teknologi finansial pembiayaan Jakarta–Tidak hanya mampu tumbuh ditengah kepungan bank umum, sejumlah BPR tercatat memiliki aset yang mampu mengalahkan bank data Biro Riset Infobank birI, per September 2015, secara keseluruhan ada 27 BPR yang asetnya melebihi aset 34 bank umum. Aset 27 BPR tersebut berkisar antara Rp396,33 miliar milik BPR BP Kota Bandar Lampung dan Rp5,61 triliun milik BPR Eka Bumi Artha dari Kota Metro, Lampung. Dengan kepemilikan aset tersebut, BPR Eka mengukuhkan diri sebagai BPR terbesar di Indonesia, sekaligus melampaui kepemilikan aset 34 bank umum. Sementara itu, aset BPR BP Kota Bandar Lampung melampaui aset yang dimiliki satu bank BPR Eka Bumi Artha, BPR beraset jumbo lainnya adalah BPR Karyajatnika Sadaya BPR KS dari Kota Bandung, Jawa Barat. Per September 2015 aset BPR KS tercatat Rp4,47 triliun. Dengan kepemilikan aset sebesar itu, BPR KS menjadi BPR terbesar kedua di Indonesia. BPR ketiga terbesar adalah BPR Sri Artha Lestari yang berkantor pusat di Denpasar, Bali. Per September 2015 BPR Lestari menguasai aset Rp3,04 Riset Infobank mencatat, ada sembilan BPR yang asetnya di atas Rp1 triliun. Sebuah fakta yang menarik, sembilan BPR tersebut beroperasi di kota-kota besar atau ibu kota provinsi yang dihuni bank umum besar. Ini menunjukkan bahwa BPR tidak hanya mampu untuk survive di tengah kepungan bank umum, tapi juga dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan yang saja BPR Jawa Timur BPR Jatim yang berkantor pusat di Surabaya. Sebagai ibu kota provinsi, Surabaya merupakan pusat kegiatan ekonomi dan keuangan di Jatim. Kendati dikepung bank umum besar, BPR Jatim mampu tumbuh dan membesarkan asetnya hingga mencapai Rp2,14 triliun dan menjadi BPR terbesar keempat di Indonesia. Jatim juga merupakan provinsi dengan populasi BPR terbanyak di Indonesia. Pada September 2015 sebanyak 325 BPR beroperasi di lainnya yang beroperasi di ibu kota provinsi dengan aset di atas Rp1 triliun antara lain BPR Palu Loka Dana yang beroperasi di ibu kota Sulawesi Tengah, Palu, dengan aset Rp1,67 triliun; BPR Modern Express aset Rp1,21 triliun dari Ambon, Maluku; lalu ada BPR Hasa Mitra aset Rp1,15 triliun dari Makassar, Sulawesi Selatan; dan BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung aset Rp1,06 triliun dari Bandar Lampung, BPR lainnya beroperasi di wilayah yang tidak menjadi pusat kegiatan ekonomi. Kendati beroperasi di wilayah yang perputaran uangnya tidak sekencang di ibu kota provinsi, mereka masih mampu menumbuhkan bisnisnya. Contohnya adalah BPR Surya Yudhakencana dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Per September 2015 BPR Surya Yudhakencana memiliki aset Rp1,14 triliun. Biro Riset Infobank mencatat, cukup banyak BPR yang asetnya telah melampaui aset bank umum beroperasi di selain ibu kota 10 BPR Dengan Aset Jumbo Per September 20151. BPR Eka Bumi Artha-Kota Metro aset Rp5,61 miliar 2. BPR Karyajatnika Sadaya-Kota Bandung aset Rp4,47 miliar 3. BPR Sri Artha Lestari-Kota Denpasar aset Rp3,04 miliar 4. BPR Jawa Timur-Kota Surabaya aset Rp2,14 miliar 5. BPR Palu Lokadana Utama-Kota Palu aset Rp1,67 miliar 6. BPR Modern Express-Kota Ambon aset Rp1,21 miliar 7. BPR Hasa Mitra-Kota Makassar aset Rp1,15 miliar 8. BPR Surya Yudhakencana-Banjarnegara asset Rp1,14 miliar 9. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung-Kota Bandar Lampung aset Rp1,06 miliar 10. BPR Irian Sentosa-Kota Jayapura aset Rp797,39 juta Sumber Biro Riset Infobank* Happy Fajrian.

10June 2020 14:44 PM. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Multi Makmur, menjadi BPR yang memiliki aset terbesar se-Kalimantan Barat. Sementara di Pulau Kalimantan, BPR Prima Multi Makmur berada di peringkat kedua untuk urusan aset. Predikat ini berdasarkan pemeringkatan terbaru yang dikeluarkan Majalah Infobank edisi Mei 2020.

Industri bank perkreditan rakyat BPR mulai melihat ada cahaya terang di ujung terowongan. Seiring progres pemulihan ekonomi, kinerja industri BPR mulai berjalan on the track, setelah sebelumnya harus melewati lorong gelap akibat pandemi COVID-19. Meski memang belum kembali ke kondisi prapandemi, mesin bisnis bank rural rural bank mulai melaju positif. Laba industri yang tumbuh negatif 13,94% pada 2020 sudah berbalik arah menjadi positif. Harus diakui, tantangan memang belum berakhir. Namun, optimisme bankir-bankir BPR kembali merebak menyambut 2022. Industri BPR diyakini akan tumbuh positif. Segmen mikro yang menjadi pasar utama BPR pun terlihat mulai menggeliat. Mengacu pada data The Finance, dari sisi intermediasi, industri BPR mencatatkan pertumbuhan kredit 5,25% secara tahunan atau menjadi Rp116,58 triliun pada 2021. Pertumbuhannya memang sedikit melambat dibandingkan dengan 2020 yang mencapai 12,78%. Namun, dari sisi kualitas, kredit BPR menunjukkan perbaikan. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan NPL tercatat 6,72%, membaik dibandingkan dengan 7,22% di 2020. Bahkan, sudah di bawah angka sebelum pandemi, misalnya di 2019 saat NPL industri BPR berada di level 6,81%. Lalu, dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga DPK terjadi lonjakan 10,23% atau menjadi Rp117,01 triliun. Kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di BPR kembali meningkat, setelah di 2020 DPK hanya tumbuh 3,52%. Sedangkan, dari sisi aset mengalami pertumbuhan 8,62% secara tahunan, menjadi Rp168,44 triliun. Aset industri BPR yang terus tumbuh solid tentunya sesuatu yang bagus. Pasalnya, dari tahun ke tahun jumlah pemain di industri ini cenderung berkurang. Pada 2017, jumlah BPR yang berbisnis di Indonesia mencapai BPR. Kemudian, menurun menjadi pada 2018, lalu kembali berkurang menjadi di 2019. Di 2021, jumlah BPR tercatat turun dari BPR di 2020. Dengan kata lain, meski jumlah pemain berkurang, industri ini tetap tumbuh berkelanjutan. Baca BPR Go Public, Digitalisasi dan Fenomena “Tuyul” Digital Menutup 2021, secara industri, BPR membukukan laba sebesar Rp3,01 triliun atau tumbuh 3,58% dibandingkan dengan Rp2,90 triliun pada 2020. Di tahun sebelumnya, laba industri BPR anjlok 13,94%, karena masih berupaya melakukan adaptasi untuk keluar dari tekanan pandemi COVID-19, serta harus memangkas laba dan mengalokasikan pencadangan demi memitigasi risiko kredit macet. Saat ini, pandemi memang belum sepenuhnya berakhir. Namun, aktivitas ekonomi tampaknya mulai menggeliat. Para pelaku usaha mulai percaya diri mengajukan kredit ke perbankan, baik kredit modal kerja, investasi, maupun konsumsi. Bankir-bankir BPR pun tentu tak ingin ketinggalan mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi ini untuk memacu kinerja. Dari sisi likuiditas, industri BPR terbilang leluasa atau punya ruang cukup untuk ekspansi kredit. Data menunjukkan, di 2021, loan to deposit ratio LDR industri rural bank ada di posisi 73,67%. Upaya BPR dalam memacu deru mesin bisnis bukan tanpa tantangan. Bahkan, sebelum pandemi COVID-19 pun, industri ini sudah mengalami tekanan. Seperti diketahui, segmen mikro menjadi medan persaingan bankir-bankir rural bank. Lahan bisnis tersebut dalam berapa tahun belakangan makin disesaki banyak pemain. Mulai dari bank umum skala raksasa, baik dari sisi kapasitas maupun sumber daya, hingga lembaga keuangan mikro dan financial technology fintech berebut segmen mikro. Kredit program dari pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat KUR dengan suku bunga 6%, bahkan disubsidi lagi 3% di masa pandemi ini, tentu menambah persaingan bagi kredit BPR. Dari sisi pricing, sulit bagi BPR untuk bersaing dengan bank umum, apalagi kredit program seperti KUR. Suku bunga BPR relatif lebih tinggi. Ini tidak lepas dari mahalnya biaya dana yang harus ditanggung BPR. Mayoritas DPK BPR bersumber dari dana mahal, yakni deposito. Per Desember 2021, misalnya, dari total Rp117,01 triliun DPK industri BPR, sebanyak Rp81,14 triliun atau setara dengan 69,34% di antaranya berasal dari deposito. Selain itu, biaya operasional BPR relatif tinggi, karena kebanyakan BPR melakukan jemput bola atau turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan bisnis. Di lain sisi, layanan keuangan berbasis fintech, khususnya peer to peer P2P lending, juga menjadi pesaing bagi industri BPR. Kecepatan bisnis proses dan jangkauan yang luas membuat fintech bisa berkembang cepat. Jumlah pinjaman yang disalurkan fintech pun terus meroket. The Finance mencatat, hingga akhir 2021, penyaluran pinjaman oleh fintech sudah tembus Rp283,95 triliun, melejit 82,13% dari 2020 sebesar Rp155,90 triliun. Penyaluran pinjaman fintech sudah melampaui realisasi kredit BPR secara industri. Jumlah fintech yang terdaftar dan diawasi OJK per Desember 2021 sebanyak 103 perusahaan. Beberapa dari fintech ini juga disokong oleh grup-grup besar, baik investor dari dalam maupun luar negeri. Digitalisasi memang menawarkan kecepatan dan kemudahan. Dari sisi biaya juga lebih efisien. Industri BPR pun terus didorong untuk melakukan transformasi digital, agar lebih berdaya saing. Di era sekarang, inovasi layanan dan teknologi digital menjadi bagian tidak terpisahkan bila tidak ingin tergulung disrupsi. Pun demikian bagi BPR. Sudah saatnya BPR menjadi “lebih” digital. Langkah digitalisasi sebenarnya sudah diambil oleh sejumlah BPR, terutama mereka yang punya sumber daya mumpuni untuk mengembangkan sektor teknologi informasi TI. Investasi digital memang membutuhkan investasi atau belanja modal cukup tinggi di awal. Harus diakui, tidak semua BPR mempunyai kapasitas untuk membangun infrastruktur digital yang mumpuni. Opsi kolaborasi dengan perusahaan berbasis teknologi ataupun fintech bisa menjadi win-win solution. BPR bisa melakukan ekspansi kredit dengan lebih masif dengan sokongan teknologi. Sementara, dari sisi nasabah akan makin dimudahkan dalam mengakses layanan keuangan. Tantangan digitalisasi BPR tidak hanya datang dari sisi investasi, tapi juga perlu adanya perubahan model bisnis. Selama ini, bank-bank rural unggul di segmen mikro berkat karakteristik bisnisnya yang mengedepankan kelokalan dan kedekatan personal. Maka, bila melakukan transformasi digital, BPR juga perlu mengedukasi pasarnya agar nyaman dan terbiasa dengan sentuhan digital. OJK sendiri akhir 2021 sudah meluncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia RP2I 2021-2025 bagi Industri Bank Perkreditan Rakyat BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS. Roadmap ini digagas untuk meningkatkan kontribusi nyata rural bank bagi masyarakat dan perekonomian di daerah. Dalam roadmap ini, OJK memberi ruang kepada BPR dan BPRS u ntuk menyalurkan pinjaman kepada debitur di luar wilayah operasional. Caranya ialah berkolaborasi dengan pelaku industri sektor jasa keuangan lain, termasuk fintech lending ataupun perusahaan berbasis teknologi lain, seperti e-commerce atau ekosistem digital lainnya. OJK mendorong upaya digitalisasi BPR dan BPRS. Ada empat pilar utama dalam roadmap tersebut. Pertama, penguatan struktur dan keunggulan kompetitif. Kedua, akselerasi transformasi digital. Langkah ini diperlukan untuk mendukung peningkatan daya saing BPR dan BPRS terkait produk dan layanan digital, utamanya melalui sinergi dan kolaborasi dengan lembaga lain. Ketiga, penguatan peran BPR dan BPRS terhadap daerah dan wilayahnya. Keempat, penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Selain digitalisasi, BPR menghadapi tantangan dari sisi permodalan. BPR berkejaran dengan waktu demi memenuhi aturan modal minimum yang telah ditetapkan OJK. Melalui POJK Nomor 5/ tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum, OJK mewajibkan BPR memenuhi modal minimum yang ditetapkan sebesar Rp3 miliar pada 2020 dan Rp6 miliar paling lambat 31 Desember 2024. Terlepas dari semua tantangan yang dihadapi, The Finance mencatat sejumlah BPR tetap mampu menorehkan kinerja cemerlang sepanjang tiga tahun terakhir. BPR-BPR berkinerja gemilang tersebut masuk dalam kajian “The Finance OP 100 BPR 2022”. Kajian ini dilakukan The Finance Institute dan mengacu pada data kinerja periode September 2019 sampai dengan September 2021. Dalam “The Finance TOP 100 BPR 2022”, bank-bank rural yang berkinerja apik dan berkelanjutan selama tiga tahun terakhir dikategorikan dalam tiga kelompok aset 1 BPR beraset Rp100 miliar ke atas, 2 BPR berasetRp35 miliar sampai dengan di bawah Rp100 miliar, 3 BPR beraset Rp5 miliar sampai dengan di bawah Rp35 miliar. Di kelas BPR beraset Rp100 miliar ke atas, BPR Sejahtera Artha Sembara menjadi kampiun. Nilai atau skor total 99,79 mengantarkan BPR asal Kota Pekalongan ini mengungguli para pesaingnya di kelas atas. BPR Sejahtera Artha Sembada tercatat memiliki total aset Rp182,16 miliar per September 2021. BPR Sejahtera Artha Sembada dibayangi BPR Lingga Sejahtera yang ada di posisi kedua dengan nilai total 99,43. BPR berbasis di Kotawaringin Barat ini tercatat mempunyai total aset Rp618,65 miliar per September 2021. Melengkapi posisi tiga besar ada BPR Berkah asal Pandeglang dengan nilai total 98,95. BPR ini tercatat beraset Rp201,32 miliar. Selanjutnya, di kelompok BPR beraset Rp35 miliar sampai dengan di bawah Rp100 miliar, BPR Dhanatani Cepiring menduduki posisi teratas. BPR beraset Rp43,55 miliar ini berasal dari Kendal, Jawa Tengah, dan meraih nilai total 99,45. Posisi kedua di kelompok ini menjadi milik BPR Citanduy asal Cilacap. BPR dengan aset sebesar Rp92,47 miliar ini meraih nilai/skor 99,24. Lalu, ada BPR Makmur Artha Sedaya di peringkat ketiga dengan total skor 99,09. BPR yang berbasis di Kota Tangerang Selatan, Banten, ini tercatat memiliki total aset sebesar Rp56,26 miliar. Sementara, BPR Dana Raya Jawa Timur menjadi jawara di kelompok BPR beraset Rp5 miliar sampai dengan di bawah Rp35 miliar. BPR asal Kota Sidoarjo, Jawa Timur, ini meraih total skor 99,20. Total asetnya tercatat sebesar Rp23,95 miliar per September 2021. Di posisi berikutnya ada BPR Ingertad Bangun Utama asal Kutai Kartanegara. BPR beraset 33,19 miliar ini meraih total nilai 98,30. Selanjutnya di posisi ketiga ada BPR Guna Yatra asal Kota Surabaya. BPR ini tercatat memiliki aset sebesar Rp16,01 miliar. Total skornya 97,74. Ari Astriawan Selengkapnya Baca Majalah Digital The Finance Top 100 BPR 2022
DaftarPerusahaan Terbesar di Indonesia Per 2021. #1 Pertamina. #2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. #3 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. #4 PT Bank Central Asia Tbk. #5 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. #6 PT Astra Internasional. #7 Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. #8 PT Bank Danamon, Tbk.
Foto Awet Abadi Komisaris Utama PT BPR Eka Bumi Artha. Dok. Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mendukung perbankan untuk menambah modal inti setidaknya Rp 3 triliun atau bank tersebut turun menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Namun siapa sangka, di tengah didorongnya penguatan BPR oleh pemerintah, ada pula BPR yang memiliki modal saat ini tengah diperkuat tata kelolanya dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan RUU P2SK yang kini telah sah menjadi Undang-Undang UU.Melalui aturan yang juga disebut Omnibus Law Sektor Keuangan itu, pemerintah bahkan mengganti kepanjangan BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Otoritas Jasa Keuangan OJK juga telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan BPR/BPRS memiliki modal inti minimum Rp 6 miliar pada akhir 2024. Meski cakupan bisnis BPR dianggap masih skala kecil dibandingkan dengan bank-bank konvensional, ternyata terdapat sejumlah BPR yang memiliki aset jumbo di Indonesia. Salah satunya adalah BPR Eka Bumi Artha Bank Eka yang kini tercatat sebagai BPR dengan jumlah aset terbesar di RedaksiOJK Patok Batas Penyaluran Kredit BPR, Maksimal Segini9 BPR Beraset Jumbo, Bank Konvensional LewatPolitisi Kawakan Yang Jadi Raja BPR di Ujung Timur IndonesiaBank Eka berlokasi di Kota Bumi, Lampung, dan memiliki total aset sebesar Rp 9,22 triliun, dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp 4,54 triliun, dan himpunan dana pihak ketiga DPK senilai Rp 7,91 triliun. Total aset ini pun jauh di atas BPR yang memiliki total aset kedua terbesar setelahnya, yakni BPR Lestari Bali sebesar Rp 6,7 Bank Eka merupakan sebuah Bank Pasar Kosgoro yang didirikan pada 1967 dan belum berbadan hukum. Ini karena ketentuan yang mengatur tentang usaha Bank Pasar pada waktu itu belum ada, hingga Undang-undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 regulasi yang mengatur Bank Pasar terbit, pada 6 Agustus 1970 menteri keuangan mengirim surat ke Bank Indonesia dengan Nomor tentang Pendirian Bank-bank desa dan Bank-bank pasar, beserta surat edaran yang isinya mewajibkan bank desa dan bank pasar memiliki izin pendirian dari menteri ini diikuti oleh terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/829/UPPB/PpB yang berisi pedoman-pedoman sementara mengenai usaha Bank Pasar. Berbagai aturan ini pun membuat para pendiri Bank Pasar Kosgori mulai berbenah supaya bank yang dikelolanya sesuai ketentuan pemerintah dan otoritas 28 Agustus 1972, Awet Abadi dan Anwar Jacub, bersama-sama bertindak sebagai kuasa dari Sukemi, Soekarno Gondoatmodjo, Bedjo Setiadarma, Raden Supena, Raden Sabikoen, dan Raden Soedarsono yang merupakan pendiri dan pemilik bank itu, bersepakat mendirikan perseroan dengan nama 'PT Bank Pasar Eka Karya', berkedudukan di Metro, saat pendiriannya, modal dasar BPR ini adalah sebesar Rp 3 juta yang terdiri dari 200 saham utama senilai Rp atau sebesar Rp dan 100 saham biasa Rp atau sebesar Rp jumlah itu, modal yang ditempatkan pada saat pendirian sebanyak 60 saham utama yaitu masing-masing 10 atas nama Awet Abadi, Anwar Jacub, Sukemi, dan Soekarno Gondoatmodjo, serta masing-masing 5 saham utama atas nama Bedjo Setiadarma, Raden Supena, Raden Sabikoen dan Raden modal ditempatkan seluruhnya sebesar Rp dan telah disetorkan tunai sebanyak 10% atau Rp beberapa pendiri ini, bisa dibilang nama Awet Abadi yang paling dikenal. Dirinya dulu merupakan pimpinan organisasi petani, pimpinan organisasi masyarakat kecil, kemudian pimpinan organisasi para pengusaha di Kamar Dagang dan Industri KADIN, dan bergerak dalam bidang pendidikan serta juga yang membentuk Sekretariat Bersama Sekber Golkar pertama tahun 1967 di Metro dahulu Lampung Tengah. Melalui jalur itu dia duduk di kursi DPR Gotong Royong tahun 1970. Selama tiga periode berturut-turut dia menjadi anggota DPRD dan pernah menjadi ketua tingkat nasional, Awet pernah menjadi anggota MPR tahun 1982 untuk satu periode dan menjabat ketua umum DPP Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Perbarindo.Di bidang olahraga dirinya juga pernah menjadi ketua harian Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI dan kini menjadi Dewan Penasehat KONI Metro serta menjabat Komisaris Utama Bank Eka. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Siap-siap BPR Ganti Nama, Begini Penjelasan Sri Mulyani! dem/dem . 481 160 162 351 465 262 396 213

bpr terbesar di indonesia